Afrika diam-diam menulis ulang aturan pertambangan global

Suatu konferensi puncak yang diselenggarakan di Abuja mungkin tidak segera mengubah lanskap pertambangan global, namun sinyal yang dikirimkannya pasti layak dipertimbangkan serius oleh semua perusahaan Tiongkok yang memperhatikan Afrika.

Pada 23 Juni, di Abuja, ibu kota Nigeria, Konferensi Puncak Investasi Sumber Daya Alam dan Energi Afrika ke-5 (AFNIS 2026) secara resmi dibuka.

Di lokasi acara, para menteri pertambangan dan energi dari lebih dari selusin negara Afrika, pimpinan lembaga keuangan pembangunan, eksekutif perusahaan pertambangan internasional, serta perwakilan lembaga investasi berkumpul bersama. Topik yang dibahas memang tidak rumit, tetapi berkaitan erat dengan arah pembangunan Afrika dalam beberapa dekade ke depan.

  

Siapa yang seharusnya menetapkan harga sumber daya mineral melimpah Afrika di masa depan? Siapa yang seharusnya mengolahnya? Dan pada akhirnya, siapa yang seharusnya memperoleh manfaat darinya?

Ini bukan sekadar slogan; ini adalah kenyataan yang saat ini dihadapi semua negara Afrika kaya sumber daya.

Selama lebih dari dua puluh tahun terakhir, dunia telah membentuk pembagian sumber daya yang relatif stabil.

Afrika memiliki sumber daya dan bertanggung jawab atas ekstraksinya; Eropa dan Amerika menguasai modal, teknologi, serta sistem keuangan; sementara Asia menangani manufaktur dan pengolahan. Bijih diekspor dari Afrika dan terus meningkat nilainya sepanjang rantai pasok global, sedangkan negara-negara penghasil sumber daya sering kali hanya memperoleh bagian rantai tersebut yang memberikan keuntungan paling rendah.

Ambil contoh litium. Satu ton bijih mentah dibandingkan satu ton bahan baterai olahan dapat berbeda nilai hingga beberapa kali, bahkan puluhan kali. Nilai tinggi sebenarnya tidak terletak pada bijih itu sendiri, melainkan pada tahap pengolahan lanjutan, manufaktur, branding, dan teknologi.

  

Ini juga alasan mengapa, dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak negara Afrika mulai merenung: meskipun kaya sumber daya, mengapa perekonomian tidak mampu melepaskan ketergantungan pada ekspor produk primer?

Pada KTT AFNIS, mekanisme kerja sama bernama MADE (Kerangka Pengembangan Afrika Bersama) secara resmi diluncurkan.

Banyak laporan telah memperkenalkan nama, anggota, dan struktur organisasinya.

Namun menurut pandangan saya, yang benar-benar layak mendapat perhatian bukanlah namanya sendiri, melainkan arah yang diwakilinya.

Secara sederhana, ini dirangkum dalam satu kalimat: harapan agar nilai mineral lebih banyak tetap di Afrika. Di masa depan, bukan hanya soal menjual mineral; tujuannya adalah melakukan pengolahan lebih lanjut secara lokal, bukan sekadar mengekspor sumber daya, melainkan juga membangun rantai industri; bukan hanya menarik investasi asing, melainkan juga memperoleh lapangan kerja, teknologi, dan kapasitas industri melalui investasi tersebut.

  

Bagi negara berkembang yang selama ini bergantung pada ekspor sumber daya, ini hampir merupakan pilihan pembangunan yang tak terelakkan.

Faktanya, perubahan ini tidak dimulai hari ini. Dalam beberapa tahun terakhir, kebijakan serupa secara bertahap muncul di berbagai negara kaya sumber daya di Afrika.

Mali sedang meninjau kembali perjanjian kerja sama pertambangan guna meningkatkan pendapatan nasional.

Guinea terus memperkuat pengaturan pengembangan pertambangan untuk mendorong pemanfaatan sumber daya mineral secara terstandarisasi.

Zimbabwe secara bertahap meningkatkan persyaratan pemrosesan lokal terhadap produk mineral, dengan harapan lebih banyak mineral dapat menambah nilai di dalam negeri.

Nigeria, di sisi lain, terus memperketat penegakan hukum terhadap penambangan mineral padat ilegal guna mengatur pengembangan sumber daya.

Jika kita melihat peristiwa-peristiwa ini secara bersama-sama, kita dapat melihat bahwa mereka bukan kejadian terisolasi, melainkan secara kolektif mencerminkan suatu tren.

Kedaulatan sumber daya secara bertahap berkembang dari konsep politik menjadi kebijakan konkret.

Di saat yang sama, modal internasional juga mempercepat kehadirannya.

  

Amerika Serikat terus mendorong restrukturisasi rantai pasokan mineral kunci, dengan harapan mengurangi ketergantungan pada satu sumber saja; Uni Eropa memperkuat keamanan pasokan mineral strategis melalui Undang-Undang Bahan Baku Mentah Kritis; dan dalam beberapa tahun terakhir, Arab Saudi terus memperluas investasinya di sektor pertambangan Afrika, berharap memanfaatkan keunggulan finansialnya untuk memasuki rantai industri energi baru global.

Seiring semakin banyak negara yang beralih memperhatikan Afrika, negara-negara kaya sumber daya alam secara alami memperoleh daya tawar yang lebih besar.

  

Jika seluruh dunia membutuhkan sumber daya saya, mengapa saya tidak bisa memperjuangkan manfaat yang lebih besar?

Inilah logika mendasar di balik penyesuaian kebijakan di banyak negara Afrika saat ini.

  

Banyak perusahaan domestik mungkin khawatir ketika melihat hal ini: Apakah akan semakin sulit bagi perusahaan Tiongkok beroperasi di Afrika di masa depan?

Penilaian saya justru sebaliknya.

Yang benar-benar berubah bukanlah apakah Afrika masih menyambut investasi asing, melainkan jenis investasi apa yang disambutnya.

Dulu, beberapa proyek lebih berfokus pada ekstraksi sumber daya itu sendiri; kini, semakin banyak negara yang memperhatikan apakah investasi tersebut mampu mendorong industri lokal, menciptakan lapangan kerja, melatih tenaga ahli, serta memajukan transfer teknologi.

  

Dengan kata lain, persaingan di masa depan tidak lagi hanya soal kekuatan finansial, melainkan juga kemampuan menyeluruh.

Siapa pun yang mampu membantu membangun rantai pasok industri lokal akan jauh lebih mudah memperoleh peluang pertumbuhan jangka panjang.

Tentu saja, kita tidak perlu menafsirkan tren ini secara terlalu radikal.

  

Afrika bukanlah satu pasar tunggal yang terpadu.

54 negara berarti 54 sistem hukum, 54 rangkaian kebijakan industri, tingkat pembangunan yang berbeda-beda, serta kapasitas pelaksanaan yang bervariasi.

Antara pengusulan kebijakan dan penerapan nyata, sering kali terdapat masa penyesuaian yang panjang.

Beberapa negara bergerak lebih cepat, sedangkan negara lain mungkin berkembang lebih lambat akibat faktor keuangan, politik, atau infrastruktur.

Jadi, alih-alih sekadar mengatakan 'Afrika telah berubah,' lebih tepat mengatakan bahwa Afrika sedang dalam proses berubah.

  

Kecepatannya bervariasi, dan jalurnya tidak akan persis sama.

Bagi perusahaan Tiongkok yang bersiap memasuki sektor pertambangan Afrika, menurut saya yang benar-benar perlu disesuaikan bukanlah antusiasme investasi mereka, melainkan pola pikir investasi mereka.

Jika Anda masih terjebak dalam pola pikir 'dapatkan sumber daya, angkut sumber daya, jual sumber daya,' maka biaya kebijakan yang akan Anda hadapi di masa depan bisa semakin meningkat.

Namun, jika Anda mampu menyelaraskan pengembangan sumber daya dengan pengolahan, logistik, dukungan energi, manufaktur peralatan, serta pelatihan tenaga kerja, hal ini justru lebih selaras dengan arah pengembangan masa depan banyak negara kaya sumber daya.

  

Dulu, apa yang menentukan daya saing suatu perusahaan mungkin adalah siapa yang memperoleh hak tambang.

Di masa depan, pertanyaan yang lebih penting mungkin menjadi:

  

Siapa yang mampu berpartisipasi dalam seluruh rantai industri?

Dalam beberapa tahun terakhir, saya telah bertemu dengan cukup banyak perusahaan Tiongkok yang mengunjungi Afrika. Pertanyaan favorit para bos biasanya: 'Di mana tambang terbaik berada?' atau 'Negara mana yang memiliki kebijakan terbaik?'

Namun semakin lama, saya merasa kedua pertanyaan tersebut tidak lagi sepenting pertanyaan ketiga: Seperti apa industri sumber daya negara ini di lima tahun ke depan?

Sebab, yang benar-benar menentukan daya saing jangka panjang suatu perusahaan bukanlah sumber daya itu sendiri, melainkan aturannya. Sumber daya dapat menemukan area penambangan baru, dan pasar akan terus berubah. Hanya aturan yang benar-benar menentukan sejauh mana suatu bisnis dapat berkembang.

AFNIS 2026 mungkin tidak langsung mengubah lanskap pertambangan global, tetapi setidaknya menunjukkan satu hal: Afrika tidak lagi puas hanya menjadi pemasok sumber daya global; Afrika ingin berpartisipasi dalam rantai nilai sumber daya—bahkan ikut membentuk aturannya.

Bagi semua perusahaan Tiongkok yang berfokus pada pasar Afrika, hal ini tidak selalu berarti lebih sedikit peluang.

Yang benar-benar berubah adalah peluang-peluang itu sendiri—mereka milik mereka yang lebih memahami Afrika dan bersedia berinvestasi dalam jangka panjang di sana.

Mungkin inilah makna sebenarnya dari KTT ini yang layak diperhatikan.